Murexs.com PALEMBANG-Untuk kesembilan kalinya Pemkot Lubuklinggau sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak 2011 lalu atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lubuklinggau dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2019.
LHP LKPD tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI, Hari Purwaka kepada Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jln Demang Lebar Daun No.2, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Senin (29/6).
Wali Kota Lubuklinggau, H. SN Prana Putra Sohe usai menerima LHP LKPD mengatakan raihan prestasi ini berkat sinergitas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Lubuklinggau bersama DPRD Kota Lubuklinggau.
“Keberhasilan Pemkot Lubuklinggau bisa meraih opini WTP selama sembilan kali adalah sesuatu yang membutuhkan kerja keras semua pihak. Terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Semoga opini WTP ini bisa memberi spirit jajaran aparatur Pemkot Lubuklinggau dalam meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan publik,” ungkap Nanan–sapaan akrab H. SN Prana Putra Sohe.
Wako juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah mempercayai Pemkot Lubuklinggau untuk kesembilan kalinya mendapatkan predikat WTP.
Hal ini sambungnya bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan perjuangan dan kerja keras dari jajaran Pemkot Lubuklinggau.
Pencapaian itu menurut Wako, merupakan buah kebersamaan dan bentuk ketaatan terhadap perundang-undangan, pelaksanaan SPI, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19, namun kegiatannya tetap sesuai protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.
“Alhamdulillah, kita tetap mempertahankan WTP secara berturut-turut sebanyak 9 kali, sejak 2011 lalu,” ungkap Wako.
Turut mendampingi wali kota, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya, Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kahlan, Sekwan Kota Lubuklinggau, H Fajaruddin, Inspektur, H Badaruddin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Imam Senen, Plt Kepala Bappeda Litbang, H Nobel Nawawi, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR), Ahmad Asril Asri, Kadis Kominfo, Erwin Armeidi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Hendra Gunawan. (*)