Perihal Iklan Cabup Dan Cawabup Mura, Syarif : Aku Tidak Tanggung Jawab

Perihal Iklan Cabup Dan Cawabup Mura, Syarif : Aku Tidak Tanggung Jawab

Murexs.com Musirawas-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (MURA), dinilai tebang pilih dalam hal kerja sama pemasangan Iklan dan berita perbayar seperti peliputan berita advetorial ataupun serimonial.

Hal tersebut terlihat dari sudah banyak nya iklan dan berita advetorial ataupun seremonial yg di cetak baik dari media regional maupun lokal, iklan dan berita yang di cetak meliputi seluruh kegiatan KPU selama Pilkada tahun 2020, baik iklan visi misi masing – masing calon bupati dan wakil bupati iklan serta berita sermonial debat kandidat dari putaran pertama hingga debat kandidat putaran kedua.

Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Divisi Sosialisasi, Partisipasi, Masyarakat Dan SDM, Syarifudin SE,MM. Saat di konfirmasi perihal hal tersebut melalui kontak Watshap nya mengatakan jika dirinya tidak pernah memesan iklan pasca covid, dirinya pun tidak bertanggung jawab jika tiba tiba ada media yang memasang iklan tanpa adanya konfirmasi dari dirinya terlebih dahulu.

“Saya Idak tanggung jawab yang masang iklan tanpa konfirmasi,saya Idak pernah pesan iklan paska kovid”. Ujar syarif.

Namu saat di konfirmasi lebih lanjut yang menjadi tanggung jawab dan siapa saja yang sudah konfirmasi sebelumnya, dirinya tidak menjawab.

Stetmen Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, Syarifudin SE,MM langsung ditanggapi Ketua LSM barisan pemuda anti korupsi (BAPAK), Sony dirinya mengatakan sangat prihatin atas sikap KPU tersebut. Yang dinilai pilih-pilih Media dalam hal pemberitaan dan kerjasama pemasangan iklan calon bupati dan calon wakil bupati tersebut.

” Setiap wartawan tentunya berhak untuk mengikuti serta memperoleh informasi, apalagi kenapa harus ada bagian-bagian kelompok tertentu yang di undang. Kenapa tidak buat surat pengumuman secara terbuka untuk semua wartawan yang ada di musirawas,” kata sony kepada murexs.com, Sabtu (05/12).

Lebih lanjut ‘Anggaran kpu ini kan anggaran negara mesti di kelola secara transparan.’ jangan ada dusta di antara kita, jika memang pos anggaran publikasinya ada sah-sah saja teman-teman media menjalin kemitraan di kpu.

tidak ada 01 atau 02 semua wartawan berhak mendapat kan iklan ataupun advetorial, Apalagi ini momentum 5 tahun sekali mestinya pihak kpu dari awal sudah mempersiapkan lebih matang. Ringkas BAPAK.(tim)

Umum