Walikota Lubuklinggau Pimpinan Rakor Pembahasan APBD 2021

Walikota Lubuklinggau Pimpinan Rakor Pembahasan APBD 2021

Murexs.com LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memimpin rapat koordinasi dengan para pejabat dijajaran Pemkot Lubuklinggau, di rumah dinas wali kota Kelurahan Petanang, Senin (26/10/2020).

Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam Rakor ini, diantaranya masalah pembahasan APBD Tahun 2021 dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Lubuklinggau. Menurut Wako, proses penyusunan APBD seharusnya sudah masuk ke DPRD Kota Lubuklinggau Oktober ini, dimana proses penjadwalan mesti mengikuti ketentuan yang ada.

“Pastinya jangan sampai telat, penyusunan APBD 2021 harus sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ungkapnya.

Kemudian setiap OPD sambung Wako, harus menyiapkan program inovasi. untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya berkunjung ke Kota Lubuklinggau.

“Siapkan infrastruktur seperti perkantoran agar orang yang berkunjung dapat melihat kantor-kantor pemerintahan sangat bagus. Lebih penting lagi siapkan aplikasi digitalisasi agar dapat diinput di Command Center,” pintanya.

Selain itu untuk pembebasan lahan kawasan industri harus segera diselesaikan agar bisa dimanfaatkan dengan baik.

Diinformasikan pula, akan ada Satgas perubahan perilaku dari pusat datang ke Kota Lubuklinggau untuk mensosialisasi dan mendata mengenai COVID-19, karena Kota Lubuklinggau masih masuk zona merah.

Soal penanganan COVID-19 sudah bagus dimana sudah dilakukan rapid tes dan swab tes akan tetapi masih kurang dalam hal melakukan PCR. PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction.

PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan mendapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS Co-2. Nanti tim akan mengecek orang yang melakukan isolasi mandiri apakah sudah sehat atau belum.

Rapat diikuti oleh Sekda Kota Lubuklinggau, Staf Ahli, Asisten, Inspektur, kepala OPD, seluruh Kabag, Camat, Dir Linggau Bisa, Dir PDAM dan Dir RS Siti Aisyah. (*) -sumber: Diskominfo

Pemerintahan