Murexs.com LUBUKLINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar memipin rapat dalam rangka dengar pendapat sekaligus menyerap aspirasi kondisi daerah akibat wabah pandemi Covid-19 utamanya kondisi perekonomian masyarakat, kondisi keuangan daerah Triwulan l Tahun 2020, prediksi pendapatan daerah dimasa pandemi Covid-19 dengan anggota DPD RI Dapil Sumsel, diruang kerja wali kota Lubuklinggau, (6/8/2020).
Kepala Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau, Nobel Nawawi dalam kesempatan itu mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait situasi ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
“Dibidang ekonomi misalnya sangat terlihat sekali dampaknya bagi masyarakat Kota Lubuklinggau dimana angka kemiskinan meningkat 1 digit,” ujarnya.
Sementara disisi lain Kota Lubuklinggau tidak memiliki sumber daya alam dan hanya memanfaatkan sektor jasa. Dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 Pemkot Lubuklinggau sangat bergantung kepada pemerintah pusat..Untuk memperbaiki perekonomian akibat pandemi Covid-19, peningkatan infrastruktur sangat perlu dilakukan.
Sama disampaikan Asisten II, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Imam Senen menyampaikan anggaran APD di Kota Lubuklinggau sangat kecil. Alasannya sama, Kota Lubuklinggau tidak memiliki sumber daya alam dan hanya hanya memanfatkan sektor jasa saja, dari segi dana Kota Lubuklinggau sangat bergantung dengan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Cikwi Paris mengatakan, sudah banyak yang dilakukan Pemkot Lubuklinggau maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Diantaranya dengan mendirikan posko, penyemprotan disinfektan, membangun rumah sehat dan sebagainya. Kota Lubuklinggau adalah pusat dari daerah tetangga. Jadi wajar kasus Covid-19 di Kota Lubuklinggau sangat banyak dibandingkan daerah tetangga. Apalagi seringnya dilakukan tes swab.
Anggota DPD RI Dapil Sumsel, Arniza Nilawati mengatakan kunjungan kerja (kunker) mereka ke Kota Lubuklinggau bertujuan untuk menyerap aspirasi agar dapat disampaikan ke pemerintah pusat. Tugas DPD jauh lebih berat dari DPR dimana tugas DPD hanya 1 orang yang dilakukan dari beberapa tugas DPR.
Arniza Nilawati menambahkan sejauh ini belum bisa diprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir. Tetapi pendapatan daerah tetap harus ditingkatkan, untuk stimulasi perekonomian bisa bekerjasama dengan pihak perbankan dan melibatkan tenaga ahli.(*)