Murexs.com, Muratara-Dalam rangkaian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas Utara (Muratara), Fraksi KPK sampaikan pandangan terkait Perda Kabupaten Muratara.
Dalam paripurna itu di bahas tentang empat Raperda yakni Raperda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2017 tentang penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Muratara kepada Bank pembangunan Daerah Sumsel dan Bangka Belitung. Kemudian Raperda tentang perusahaan persero Daerah Muratara Agro. Setelah itu Raperda tentang Perusahaan persero Daerah Energi dan Raperda tentang penyelenggaraan Transportasi.
Seluruh fraksi fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muratara sepakat untuk dibahas ditingkat selanjutnya, namun dari fraksi Karya Pembangunan Keadilan (KPK) yang disampaikan oleh Hermansyah Syamsiar menyoroti agar seluruh Perda yang akan di tetapkan dan yang telah dibuat agar dilaksankan dengan sebenar-benarnya.
“Fraksi KPK mengharapkan agar seluruh perda yang akan dan yang telah jangan sampai Perda yang sudah ada belum diterapkan secara maksimal dan terkesan menjadi catatan kertas arsip yang tersimpan seperti tidak berguna”,Cetusnya.
Lanjut, untuk perda-perda yang berhubungan dengan perusahaan perusahaan mohon untuk diterapkan secara semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Muratara, tukasnya.
Sementara itu Menanggapi hal tersebut, Bupati Muratara mengatakan terlebih dahulu kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada fraksi Karya Pembangunan Keadilan yang telah disampaikan oleh saudara Hermansyah Syamsiar.
“Atas saran dan pendapat anggota Dewan terhormat dapat kami sampaikan bahwa kami akan lebih memaksimalkan upaya upaya sosialisasi dan penegakan Perda kepada masyarakat melalui masing masing OPD terkait,”Katanya
Selanjutnya Bupati menyampaikan terkait dengan maraknya PHK diberbagai perusahaan, pihak Pemkab Muratara akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya.
(Elda/Murexs)