Reses Perorangan Tahap I Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 8 Di Desa Suka Raja

Reses Perorangan Tahap I Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 8 Di Desa Suka Raja

Hasbi Asadiki : Usulan banyak dibidang Pendidikan pembangunan gedung PAUD

Murexs.com Muratara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pilihan (Dapil) VIII meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muratara, dan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), mengadakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses ini merupakan yang pertama ditahun 2023 atau disebut juga Reses Tahap I Anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Acara yang digelar di desa proyek dusun 6 desa Suka Raja, dihadiri oleh DPRD Sumatera Selatan Dapil 8, yakni H. Hasbi Asadiki (Golkar), sekjen partai Golkar Muratara Hasran Akwa, dan kader Golkar lainnya,kades Suka Raja beserta perangkat desa BPD desa Suka Raja, masyarakat desa Suka Raja.

Hasbi Asadiki, menyampaikan bahwa pihaknya datang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasil pengumpulan aspirasi itu nantinya akan tindaklanjuti di masa yang akan datang.

Selain itu ia juga menjelaskan untuk usulan dibidang infrastruktur hususnya pembangunan jalan ,tahun 2023 akan segwra dilaksnaakan dibulan 5.

“Makanya kami adakan kegiatan reses, dan beri masukan pada kami, selaku mengemban amanah, dengan semaksimal mungkin akan kami lakukan hal yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Hasbi.

Sementara itu, acara ini dihujani usulan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, berharap, berkeinginan, beri pendapat, dan minta solusi.

Dari sekian banyak usulan ,paling banyak usulan yaitu pembangunan dan permintaan kelengkapan sarana prasarana pasilitas PAUD.

“Di desa kami pak belum ada gedung PAUD ,juga fasilitasnya kami harap pembangunan gedung PAUD terlaksana”, tutur slah satu guru PAUD yang ikut memberikan usulan ke Hasbi Asadiki.

Dengan adanya reses ini, kami berharap bapak anggota DPR provinsi Sumsel Hasbi Asadiki mau mengabulkan usulannya.

Menanggapi usulan pembangunan PAUD ,Hasbi Asadiki menerangkan, Nantinya aspirasi maupun keluhan-keluhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur tersebut akan kita tindak lanjuti agar menjadi usulan program dan kegiatan di dalam pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2023 mendatang, jelasnya.

Tim 13.

Umum