Murexs.com LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe bersama Direktur Utama PT. Sarana Multi Griya Finansial (PT. SMF), Ananta Wiyogo, mewakili Kepala Project Manajement Unit (PMU) Nasional Slum Upgrading Program (NSUP-KOTAKU), M. Reihan Firlandy, Konsultan Managemen Pusat (KMP), Damar Widiatmoko, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan (BPPWSS), Achmad Irawan Kusuma serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Kota Lubuklinggau, H. Trisko Defriansyah,ST.MT meresmikan sekaligus melaunching pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bertempat di Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Selasa (7/9).
Direktur PT. SMF, Ananta Wiyogo dalam sambutannya mengatakan program RTLH ini merupakan kolaborasi Pemkot Lubuklinggau, Dirjen Permukiman dan PT.SMF.
PT. SMF sendiri sambungnya, adalah BUMN dibawah naungan Kementerian Keuangan dimana salah satu tugasnya adalah membantu pendanaan infrastruktur, salah satunya membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni.
Adapun Sumber dana PT.SMF berasal dari APBN dan pasar modal.
Program KOTAKU ini kata dia, merupakan program jangka panjang yang mereka lakukan dari Sabang sampai Merauke.
“Harapan kami bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPPWSS, Achmad Irwan Kusuma menjelaskan setelah dilakukan identifikasi kawasan kumuh di Kota Lubuklinggau, ada 517 hektar akan ditertibkan berdasarkan SK Walikota Tahun 2019.
Untuk pengurangan kawasan kumuh sedang dibutuhkan anggaran Rp 1.5 hingga Rp 2 milyar. “Jadi dengan luasan lahan 517 hektar dibutuhkan 1 triliun lebih, maka kalau hanya mengandalkan APBD Provinsi dan APBD Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain, rasanya agak sulit menangani kawasan kumuh secara masif hingga tahun 2024. “Alhamdulillah dari PT.MSF sudah membantu mengurangi salah satu tujuh indikator kumuh, ini patut disyukuri,” ujarnya.
Walikota Lubuklinggau Drs. SN. Prana Putra Sohe dalam sambutannya menyampaikan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 kurang lebih luas wilayahnya 60.000 hektar. Sementara di Kota Lubuklinggau ada 316 unit bedah rumah, dan khusus di Kelurahan Rahmah ada 31 unit RTLH yang dibangun.
Masih menurut Wako, dana kolaborasi bantuan pembangunan RTLH ini sangat membantu Pemkot Lubuklinggau dalam menangani permasalahan kumuh serta target pengurangan kawasan kumuh di Kota Lubuklinggau.
Wako berharap program ini tidak hanya dilaksanakan di Kelurahan Rahma saja tetapi juga bisa dilaksanakan di kelurahan lain yang masuk dalam SK Wali Kota Nomor: 190/KPTS/BAPPEDALITBANG/2019 tentang Lokasi Kawasan Kumuh Kota Lubuklinggau seluas 517,66 hektar yang tersebar di 16 kelurahan dalam wilayah Kota Lubuklinggau.
Dalam peninjauan tersebut, wali kota dan rombongan melakukan temu ramah dengan para penerima manfaat sebanyak 32 KK. Kegiatan pembangunan RTLH ini digagas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Program Kotaku Kota Lubuklinggau.
Melalui serangkaian proses akhirnya dana bantuan bina lingkungan ini terwujud dan dapat mengurangi jumlah RTLH di Kelurahan Rahma secara khusus dan Kota Lubuklinggau secara umum.
Setelah melakukan peninjauan lokasi, Wako beserta Kepala Balai Prasarana Wilayah juga melakukan kunjung ke kegiatan Skala Kawasan Kampung Ulung Program Kotaku Kota Lubuklinggau yang berlokasi di Kelurahan Ulak Surung.
Dengan pembangunan jalan Promenade dan Taman di tepian sungai kelingi tersebut, Wako sangat berharap agar Kawasan Kampung Ulung dapat menjadi destinasi wisata olahraga, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dikarenakan banyaknya tamu yang akan berkunjung ke lokasi tersebut.
Jalan Promenade yang dibangun sepanjang lebih kurang 760 meter bisa langsung menuju ke kawasan wisata Bukit Sulap.
Dengan adanya pembangunan ini, efek domino yang diharapkan adalah peningkatan penghidupan masyarakat di lokasi Kampung Ulung.
Terwujudnya kegiatan skala kawasan juga tak terlepas dari peran penting Dinas Perkim Kota Lubuklinggau yang tidak hentinya memberikan support kepada Program Kotaku. (*)